Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah disuntik vaksin COVID-19 untuk kedua kalinya. Sama seperti yang pertama, vaksinasi kali ini juga dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Johnny datang ke RSPAD Gatot Soebroto pada pukul 08.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan registrasi untuk melakukan validasi data. Lalu, setelah itu, menjalani tahap penapisan kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan riwayat kesehatan.
Disebutkan bahwa tahapan-tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan penerima vaksin berada dalam kondisi prima dan layak mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua.
Sebelum disuntik Vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co.Ltd asal China, Menkominfo sempat memegang ampul vaksin itu. Sebagai informasi, Indonesia mendatangkan vaksin COVID-19 Sinovac itu lewat bekerja sama dengan Bio Farma.
"Tidak terasa sakit saat penyuntikan, dan tidak ada efek samping sama sekali," ucapnya usai menerima suntikan dosis kedua vaksin, seperti dikutip dari situs Kominfo.
Setelah disuntik vaksin COVID-19, Menkominfo bahkan menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Vaksin CoronaVac telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setelah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan sebanyak 1.620 relawan di Bandung. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan bahwa vaksin tersebut suci dan halal sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.
Sebagaimana vaksin COVID-19 lain yang tersedia saat ini, membutuhkan dua dosis penyuntikan bagi masing-masing penerima untuk memperkuat respons imun dari suntikan dosis pertama. Sebanyak 0,5 mililiter dosis vaksin disuntikkan di masing-masing penyuntikan.
https://nonton08.com/movies/ju-on-the-final-curse/
APJATEL: Aturan OTT Global Bisa Datangkan Investasi Baru
Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mendukung rencana pemerintah menerapkan aturan untuk penyedia layanan over the top (OTT) global yang beroperasi di Indonesia karena bisa mendatangkan investasi baru.
Dalam aturan tersebut, para penyedia layanan OTT global itu diwajibkan bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Dukungan APJATEL ini dilakukan dengan mengirimkan surat ke Menko Marves, Menko Perekonomian, Menkominfo, Menkeu, Menkeu HAM, dan Mensesneg.
"Kami menyambut baik rencana pemerintah yang mewajibkan OTT global untuk kerja sama dengan penyelenggara jaringan seperti yang tertuang pada pasal 14 RPP Postelsiar," ujar Arif.
"Dengan penerapan kewajiban tersebut membuktikan pemerintah konsisten menjalankan amanat UU Cipta Kerja. Spirit utama yang diusung UU Cipta Kerja adalah menarik investasi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di Industri telekomunikasi nasional. Jika OTT global tak diwajibkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan maka tak sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja yang ingin meningkatkan investasi di sektor infrastruktur telekomunikasi," jelasnya.
Arif menjelaskan, kondisi saat ini kemampuan operator telekomunikasi di Indonesia dalam membangun infrastruktur sangat terbatas dikarenakan sumber daya yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi banyak tersita untuk memperbesar kapasitas jaringan dan Content Delivery Network (CDN) untuk menjaga layanan OTT global agar dapat dinikmati pelanggan dengan baik.
Padahal di satu sisi beberapa layanan OTT mensubstitusi layanan telekomunikasi sehingga membuat kondisi keuangan penyelenggara telekomunikasi semakin terpuruk.
Pemerintah, menurut Arif, seharusnya tak perlu ragu untuk mewajibkan OTT global untuk bekerjasama dengan penyelenggara jaringan di Indonesia. Bentuk kerjasama tersebut bisa melalui sewa jaringan, sewa kapasitas atau investasi langsung.
