Tahun 2030 akan terasa istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Sebab, bulan penuh berkah, yaitu Ramadhan akan berlangsung dua kali dalam setahun.
Sama seperti kalender Masehi, kalender Hijriyah punya 12 bulan yang terdiri dari Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Dzulkaidah dan Dzulhijah.
Mesti sama-sama punya 12 bulan dalam satu tahunnya, kalender Masehi sudah pakem dengan 365 hari, sedangkan kalender Hijriyah punya 355 hari. Artinya, ada selisih 10 hari atau 11 hari (dibanding tahun kabisat) dalam setahun.
Perbedaan itu yang menyebabkan bulan puasa ini selalu lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Bila itu terus berlangsung, maka Ramadhan akan hadir dua kali dalam setahun.
Sebagaimana dikutip dari Mashable, Minggu (2/5/2021) Ramadan akan berlangsung dua kali dalam setahun pada tahun 2030. Itu terjadi karena, Ramadhan pertama jatuh di awal tahun dan yang kedua di akhir tahun Masehi.
Berdasarkan penanggalan kalender Hijriyah 1451-1452, Ramadan pertama hadir pada 5 Januari 2030, dan Ramadan yang kedua datang pada 26 Desember 2030.
Rupanya tidak hanya Ramadan saja, Hari Raya Idul Fitri juga hadir dua kali setahun. Hanya saja, kejadian ini tidak di tahun 2030, melainkan tiga tahun berikutnya atau tahun 2033.
Usut punya usut, Ramadhan dua kali dalam setahun ini bukan yang pertama. Pada tahun 2000 silam, peristiwa serupa sudah berlangsung, di mana Ramadan juga ada di awal dan akhir tahun Masehi.
Bagaimana pun itu, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, terutama dalam menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi saat ini.
https://cinemamovie28.com/movies/disorder-3/
Waspada dan Cek Lagi Soal Hoax Vaksin COVID-19
Seiring dengan kedatangan vaksin Sinopharm di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengimbau masyarakat untuk tetap waspada hoax vaksin COVID-19.
Berdasarkan temuan Tim Ais Ditjen Aptika Kementerian Kominfo hingga Jumat (30/4/2021) Menkominfo menyebutkan ada 1.556 isu hoax mengenai COVID-19 dengan total sebaran 3.261 di berbagai platform media sosial.
Dari 3.216 konten yang tersebar itu, pemerintah telah melakukan pemutusan akses atau take down sebanyak 2.816 konten.
"Disinformasi atau hoax ini adalah musuh bersama. Hoax dapat menghambat upaya kita bersama dalam melakukan penanganan COVID-19. Kita harus selalu cek dan ricek setiap informasi yang kita terima, saring sebelum sharing dan selalu merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya," tutur Menkominfo.
Sebagai rujukan yang dapat menjadi acuan masyarakat mendapatkan informasi tentang COVID-19, misalnya melalui situs WHO dan UNICEF, ataupun mengakses laman www.covid19.go.id yang dikelola oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), serta situs Kementerian Kesehatan.
Adapun, untuk memeriksan suatu informasi apakah itu hoax atau bukan, maka bisa mengunjungi laman ini https://s.id/infovaksin.
Menkominfo mengungkapkan bahwa untuk memerangi hoax, khususnya berkaitan dengan pandemi, seperti vaksin COVID-19 itu diperlukan penindakan secara bersama-sama.
"Dari hulu melalui pendekatan edukasi literasi digital, di sisi tengah adalah upaya bersama pemerintah, komunitas dan media massa dalam melakukan klarifikasi dan diseminasi informasi, sedangkan di sisi hilir adalah penegakan hukum berupa pemutusan akses dan upaya lebih lanjut oleh kepolisian," pungkasnya.
