Selasa, 10 Desember 2019

Eropa Diskriminasi Sawit RI, Jokowi: Kita Gunakan Sendiri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuarakan produk minyak kelapa sawit (CPO) tanah air lebih baik dimanfaatkan di dalam negeri. Hal itu seiring adanya diskriminasi yang dilakukan negara Uni Eropa.

Menurut Jokowi, pemanfaatan minyak kelapa sawit di dalam negeri juga bisa menjadi upaya pemerintah dalam menekan tekor neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (CAD).

"Kenapa harus tarung dengan Uni Eropa karena kita di-banned diskriminasi CPO kita? Kita pakai sendiri saja," kata Jokowi saat menjadi pembicara kunci di acara CEO Forum, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

CPO yang dimanfaatkan di dalam negeri, dikatakan Jokowi bisa untuk pengembangan program biodiesel sebagai bahan campuran BBM jenis solar. Sampai saat ini, pemerintah baru bisa menerapkan B20.

"Sudah berjalan B20, masuk lagi B50, B100 artinya CPO kita gunakan sendiri untuk biodiesel, biofuel," jelas dia.

"Kan kelihatan harga CPO 1-2 tahun kelihatan, sekarang sampai berapa nantinya B30 di Januari dan B100 akan angka berapa artinya petani sawit kita akan menikmati harga yang baik, target kita di sana," sambungnya.

Tidak hanya itu, Jokowi mengungkapkan bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan CAD juga akan ditempuh melalui pengembangan 10 Bali baru, di mana 10 lokasi pariwisata ini akan menjadi sumber devisa baru bagi pemerintah.

Dari 10 Bali baru, pemerintah memilih lima destinasi super prioritas yaitu Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Bunaken. Seluruh destinasi super prioritas ini ditargetkan selesai pada akhir 2020.

"Saya kasih contoh misalnya Borobudur, bulan Maret nanti Yogyakarta International Airport selesai 100 persen, dari sana akan ada jalan langsung Borobudur lebih dekat, turis bisa lebih dekat, dan lingkaran juga akan diperbaiki termasuk penyiapan lahan yang dikhusukan mendukung Borobudur sebagai tempat wisata yang wajib dikunjungi turis luar," ungkap dia.

Pengusaha Sawit hingga Daun Kelor RI Jajaki Pasar Ekspor Korsel

Jalinan cinta antara Korea Selatan dan Indonesia semakin erat, terutama dari sisi perdagangan karena deklarasi bersama (Indonesia-Korea Comprehensif Economic Partnership Agreement/IK CEPA). Selesainya perjanjian ini menandakan kedua negara lebih dekat menuju pengesahan atau penandatanganan IK-CEPA tahun depan.

Termasuk kegiatan ekspor impor. Misalnya, Korsel yang sudah 'mengimpor' budayanya melalui drama Korea, Kpop, animasi, bahasa Korea sampai makanan yang sudah akrab gaya hidup orang Indonesia.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di depan pelaku usaha Korsel mengungkapkan baru-baru ini, grup Kpop asal Korsel, BTS juga telah menjadi duta untuk Tokopedia yang merupakan unicorn asal Indonesia.

"Presiden kami, bapak Joko Widodo juga pernah bilang kalau dia adalah penggemar K-pop. Waktu itu dia bilang 'Saya dan putri saya sudah pergi ke konser Super Junior dua kali'," ucap Agus disambut tawa dan tepuk tangan pelaku usaha Korsel, di Hotel Lotte, Busan, Rabu (27/11/2019).

Karena sudah deklarasi dan makin dekat dengan perjanjian, Kementerian Perdagangan menggelar misi dagang di Korsel. Misi ini diharapkan bisa membuka jalur-jalur perdagangan produk unggulan Indonesia yang tak bisa dihasilkan di Korsel.

Agus yang memimpin misi dagang ini menjelaskan, banyak komoditas unggulan yang dibawa dan memiliki peluang besar untuk dipasarkan di negara tempat lahirnya Super Junior itu.

"Misi dagang kali ini kami membawa pelaku bisnis seperti keramik, benang, kayu lapis, veneer, bubuk konjak, produk ikan dan ikan kering, rumput laut, garmen, daun kelor, bubuk kakao, kopi, minyak kelapa sawit, jasa keuangan, badan investasi sampai teh," ujar Agus.

Jokowi Pangkas Pejabat Eselon III-IV, Diganti dengan Robot

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).

"Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Jokowi melanjutkan, program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," jelas dia.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana pemerintah dalam menerapkan wacana tersebut adalah mengalihkan pekerjaan bagi pegawai pemerintahan yang bekerja di bidang pembuatan perizinan.

"Sekarang beberapa sudah didorong antara lain omnibus law untuk Cipta Kerja dan juga ada yang namanya OSS dan single map policy. Jadi salah satunya menggunakan AI di situ," kata Airlangga.

Contohnya adalah petugas yang membuat izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, dengan kecerdasan buatan, IMB tak perlu lagi digunakan.

"Contoh, kita menyederhanakan IMB terutama untuk gedung dua tingkat. Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk based approach, itu basisnya standar," terang dia.

Ia menuturkan, dengan diterapkannya sistem tersebut, para pengusaha yang hendak mengajukan perizinan tak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berlapis.

"Jadi, kalau sudah memenuhi standar, bisa berproses dengan OSS (Online Single Submission). Sekarang kan, walaupun sudah ada OSS, masih ada intervensi 'rekomendasi'. Sehingga nanti rekomendasi untuk Pertek dan lain-lain akan kita hilangkan. Sehingga orang untuk bangun gedung 2 lantai 'tidak memerlukan IMB'," imbuhnya.

Begitu juga dengan birokrasi dalam penerbitan izin usaha bagi UMKM. Dengan kecerdasan buatan, para pelaku UMKM bisa bebas dari birokrasi yang berlapis.

"Terus di dalam omnibus law juga kita didorong kemudahan untuk UMKM. Ini termasuk untuk perizinan, selama ini kan perizinan diproses. Tapi usaha kecil-menengah bisa dengan registrasi saja dan ada penambahan bahwa untuk membuat bisnis itu tidak perlu. Kalau berdasarkan UU sekarang harus ada dua pihak, tetapi ke depan nanti cukup satu pihak saja," pungkasnya.

Meski begitu, Airlangga belum mau membeberkan kapan pemerintah mulai memangkas birokrasi di pemerintah dengan kecerdasan buatan tersebut. Ia hanya berpesan agar menunggu programnya diluncurkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan rencana pemangkasan pejabat eselon di setiap kementerian/lembaga segera terlaksana. Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas mengenai program cipta lapangan kerja di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Jokowi meminta kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melaksanakan pemangkasan jabatan eselon IV terlebih dahulu. Saat ini terdapat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.

"Saya kira di Kementerian PAN-RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).