Selasa, 10 Desember 2019

Jokowi Janji 4 Tahun Lagi RI Setop Impor Produk Kimia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan mengimpor produk petrokimia lagi dalam waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

Hal itu menyusul komitmen PT Chandra Asri Petrochemical membangun kawasan pabrik baru kedua di Kota Cilegon, Banten. Volume produksi petrokimia nasional akan bertambah 4 juta ton setiap tahunnya. Jokowi mencatat, kebutuhan poylethylene nasional sebesar 2,3 juta ton sedangkan jumlah produksi yang ada batu mencapai 736 ribu ton. Sehingga, impornya masih 1,52 juta ton. Jika dilihat nilainya sektor petrokimia defisit Rp 193 triliun.

"Sehingga kita tidak usah impar-impor lagi untuk produk kimia, bisa kita produksi dalam negeri. Target kita 3-4 tahun rampung," tutur Jokowi.

Selain dari Chandra Asri, Jokowi juga bilang akan ada investasi baru sektor petrokimia yang akan menambah volume produksi nasional. Investasi baru ini seiring pemerintah mengobral insentif seperti tax holiday dan tax allowance.

"Karena ini adalah dalam rangka subtitusi barang impor produk impor, siapapun yang masuk dalam penanaman modal yang berkaitan dengan petrochemical, akan kita beri yang namanya tax holiday," ujar dia.

Selama ini, dikatakan Jokowi, defisit neraca perdagangan sebagian besar disebabkan oleh impor petrokimia yang yang besar yaitu nilainya mencapai Rp 317 triliun, sedangkan ekspornya baru mencapai Rp 124 triliun. Sehingga defisitnya sebesar Rp 193 triliun.

Selain itu, pemerintah juga membenahi defisit neraca perdagangan dengan menekan impor minyak dan gas (migas) melalui beberapa program, seperti mandatori biodiesel sebagai campuran BBM solar.

"Nanti tanggal 20-an kita akan launching yang B30. Itu juga akan mengurangi impor minyak. Kemudian juga avtur, yang juga sudah mulai turun drastis karena bisa kita produksi juga di dalam negeri. Gas elpiji nanti terdiversifikasi batubara juga bisa kita potong kurangi lagi, dan akan mengurangi semuanya," ungkap dia

Jokowi Resmikan Pabrik Baru Chandra Asri Rp 5 T di Cilegon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini akan meresmikan pabrik polyethylene milik PT Chandra Asri Petrochemical senilai US$ 380 juta atau Rp 5,3 triliun (kurs Rp 14.000) di Cilegon, Banten.

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Cilegon, Banten, ada beberapa agenda yang akan dihadiri kepala negara. Seperti meninjau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM). Pada sore harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk meresmikan jalan tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan data Chandra Asri, pembangunan pabrik baru ini akan menyerap tenaga kerja mencapai 25.000 orang, di antaranya tenaga kerja ahli seperti teknisi.

Pabrik ini mampu memproduksi 400 ribu ton dan akan menjadikan total produksi polyethylene Chandra Asri menjadi 736 ribu ton per tahun.

Pabrik baru tersebut akan memproduksi High Density Polythylene (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), dan Metallocene LLDPE (mLLDPE). Konstruksi telah mencapai penyelesaian sebesar 97% pada April 2019 dan ditargetkan memulai produksi komersial pada kuartal IV-2019.

Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu turut serta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.

Cerita Ahok Bagi Tugas dengan Dirut di Pertamina

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menceritakan pembagian tugas dengan Nicke Widyawati selaku Direktur Utama.

Hal tersebut diungkapkannya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

"Tugas saya kan bukan mencampuri bisnis Pertamina. Tugas saya itu mengurusi manajemennya. Beliau yang mengurusi bisnis," kata Ahok di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Ahok menjelaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas mengenai penyelesaian defisit alias tekor neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor minyak dan gas (migas) serta produk petrokimia.

Pada saat pertemuan, Ahok mengatakan Nicke Widyawati selaku Bos Pertamina sudah menjabarkan apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Mulai dari implementasi program mandatori biodiesel 30 persen (B30) sebagai bahan campuran BBM solar.

Lalu percepatan pembangunan kilang dan pabrik petrokimia milik Pertamina, serta mendorong masyarakat membeli BBM di SPBU milik Pertamina dengan elektronik atau cashless.

Menurut Ahok, tugasnya ke depan akan membenahi proses manajemen di Pertamina, sedangkan proses bisnis atau yang dilaporkan kepada orang nomor satu di Indonesia merupakan kewenangan Nicke Widyawati selaku Bos Pertamina.

"Nah Pertamina sudah pikirin semua, ya karena saya Komut, bukan dirut. Dirutnya beliau. Jadi beliau yang akan itu ya," ungkap dia.

Ahok Bertemu Jokowi di Istana, Bahas Apa?

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana hari ini. Apa yang dibahas Ahok?

Tidak hanya Ahok yang bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dirut Pertamina Nicke Widyawati juga tampak di Istana. Begitu juga jajaran menteri lainnya, seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menkeu Sri Mulyani.

Usai pertemuan, Nicke awalnya menyampaikan pertemuan ini membahas Pertamina. Ahok membenarkan hal itu.

"Tadi dijelaskan Ibu, Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas. Ibu sampaikan cukup baik," kata Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Ini pertama kali Ahok ke Istana usai bebas dari penjara karena kasusnya. Ahok mengaku duduk di depan Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Ya senyum-senyum saja. Saya duduknya persis di depan Pak Wapres sama Pak Presiden," ujar eks Gubernur DKI itu.

Bertemu Jokowi, Ahok Ditugasi Tekan Impor Migas

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ahok mendampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk membenahi masalah defisit alias tekor neraca perdagangan yang selama ini disebabkan oleh impor minyak dan gas (migas) dan produk petrokimia.

"Pesannya jelas. Tadi dijelaskan sama ibu (Dirut Pertamina), Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," kata Ahok di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ahok juga mengaku akan memonitor lebih ketat lagi mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang selama ini dikeluhkan habis.

"Beliau akan monitor siapa yang sebetulnya dapat subsidi, karena selama ini kan bilang habis habis habis. Pertamina sudah bikin semua, tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tugas saya itu mengurusi manajemennya. Beliau yang mengurusi bisnis, karena saya komut (komisaris utama)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi juga melaporkan mengenai kesiapan BUMN sektor energi ini mengimplementasikan program mandatori biodiesel 30 persen (B30) sebagai bahan campuran BBM solar.

"Tadi kita sampaikan di dalam kesiapan untuk penerapan B30, jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua TBBM (terminal BBM) dan semua SPBU," kata Nicke.

Tidak hanya itu, dirinya bersama Ahok juga melaporkan mengenai progres pembangunan kilang, serta pabrik petrokimia di beberapa lokasi yang dikelola Pertamina.

"Ketiga kita menerapkan digitalisasi SPBU, kita akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi, kami akan mendorong cashless payment bagi masyarakat yang menggunakan subsidi baik BBM maupun elpiji kita akan dorong semuanya menggunakan cashless payment," ungkap Nicke.