Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin menyebut penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah bisa menyebabkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Alasannya, BBM berkualitas rendah rata-rata masih bergantung pada impor.
"Nah defisit neraca perdagangan itu kan kita alami terus ya dalam konteks pengadaan bahan bakar di mana sebelum diterapkan B30 atau B20 atau B15, impor solar kita itu mencapai kurang lebih 60%. Sekarang ini kita masih bergantung pada impor bensin yang kurang lebih 40-30%," kata Ahmad dalam diskusi virtual, Sabtu (27/6/2020).
Penyebab defisit lainnya adalah karena bahan bakar berkualitas rendah memang cenderung boros. Sehingga untuk pengguna kendaraan yang terbiasa memakai bahan bakar berkualitas rendah akan lebih sering mengisi bahan bakarnya dan membuat aktivitas impor solar terus terjadi.
"Kalau kita menggunakan bahan bakar berkualitas rendah itu juga akan meningkatkan konsumsi BBM kita yang ujung-ujungnya meningkatkan ketergantungan kita pada impor BBM seperti yang kita alami saat ini," katanya.
Tak hanya merugikan dari segi neraca perdagangan, emisi gas buang dari bahan bakar berkualitas rendah tentunya berdampak pada pencemaran udara secara nasional. Kemudian dampak ini merembet pada faktor sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh mulai dari kesehatan hingga perubahan iklim.
"Semua ini tentu akan terkait dengan kualitas SDM, kesehatan yang buruk serta kesejahteraan masyarakat karena pendapatannya habis untuk biaya kesehatan. Di tahun 2010 ada Rp 38,5 triliun masyarakat Jakarta harus membayar biaya kesehatan. Kemudian juga meningkatkan intensitas bencana berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang disumbang dari emisi kendaraan bermotor," sambungnya.
Ssttt... Basuki & Nadiem Lagi Bikin Program Master Super Spesialis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin memanfaatkan politeknik PU yang berada di Semarang untuk menjadi sekolah master super spesialis PUPR.
Dirinya pun mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tentang kelas program master.
"Kami sedang dan akan menerima, saya berbincang dengan Menteri Nadiem, mendesain program master super spesialis bidang PUPR," kata Basuki dalam video conference, Sabtu (27/6/2020).
Basuki menyebut, program master spesialis PUPR ini juga nantinya akan dibiayai oleh APBN yang dialokasikan pada anggaran Kementerian PUPR. Adapun alasannya pembukaan program ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
"Ini saya biayai dengan APBN PU dan menurut saya APBN PU ini untuk alokasi pembangunan infrastruktur dan bukan untuk pengembangan SDM," ujarnya.
Basuki menjelaskan, program spesialis PU ini sangat dibutuhkan oleh instansi yang dipimpinnya, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan infrastruktur di lapangan.
"Kalau mau pengembangan SDM ada LPDP, jadi staf PU yang mau meneruskan sekolah dengan degree saya minta cari beasiswa, tidak dengan beasiswa APBN PU. APBN PU saya alokasikan khusus untuk benar-benar yang dibutuhkan oleh PU. Ini super spesialis," katanya.
Berikut rencana bidang studi super spesialis di Kementerian PUPR:
1. Rekayasa eksplorasi dan eksploitasi air tanah dalam
2. Geologi struktur bawah tanah dan pemanfaatan ruang bawah Tanah
3. Hidrologi dan drainase pada sistem transportasi jalan
4. Rekayasa jembatan khusus struktur bangunan atas dan bangunan bawah
5. Teknik mitigasi bencana alam likuifaksi
6. Teknik pengelolaan dan mitigasi bencana rawa
7. Rekayasa dan pengendalian morfologi sungai
8. Operasi dan instrumentasi hidrometeorologi bendungan
9. Retrofitting dan instrumentasi keamanan bendungan
10. Preservasi jalan pada kondisi geoteknik tanah sulit
11. Rekayasa pengelolaan dan pengendalian kehilangan air minum
https://kamumovie28.com/cast/russell-peters/
