Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dari segi politik menjadi pemerintahan terkuat karena hanya PKS yang secara frontal menjadi oposisi. Dia menyoroti soal mudahnya perubahan UU KPK, UU COVID-19, hingga Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)
PKS menilai pemerintah butuh oposisi UU yang ada tetap berpihak kepada rakyat. PKS juga setuju atas pandangan Dahlan bahwa oposisi tak seimbang dengan koalisi pemerintah.
"Wajib ada #KamiOposisi agar tidak terulang Pemerintah mengajukan RUU yang melemahkan rakyat sendiri," kata elite PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
Menurut Mardani, pemerintahan saat ini kuat karena jumlah oposisi lebih kecil dari koalisi pemerintahan. Mardani mencontohkan 'kekuatan' pemerintah yang bisa meloloskan UU Cipta Kerja yang dinilainya parah.
"Terkuat karena oposisi tidak besar. Dan berbahaya. Contohnya keluar UU Omnibus Law yang parah," ujarnya.
Karena itulah, menurut Mardani, pemerintah membutuhkan 'lawan' sebagai kontrol kebijakan. Jika tidak, menurutnya, kekuasaan pemerintah cenderung akan menyimpang.
"PKS akan istikamah menjadi #KamiOposisi. UU Omnibus Law kian menunjukkan pentingnya #KamiOposisi. Harus jelas dan tegas ada kontrol pemerintah. Jika tidak, power to corrupt. Tanpa pengawasan dan kontrol, kekuasaan cenderung menyimpang. Karena itu mesti ada #KamiOposisi yang kuat," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, eks Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut berkomentar soal RUU Ciptaker yang telah disahkan. Dia menilai, disahkannya payung hukum tersebut membuat pemerintahan era Presiden Jokowi paling kuat selama 22 tahun terakhir.
Hal itu disampaikan lewat tulisan di website pribadinya disway.id berjudul 'Menundukkan Pemerintah'. Menurutnya, sekarang ini DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah mulai dari perubahan UU KPK, UU COVID-19, hingga Omnibus Law Ciptaker ini yang dinilai begitu mudahnya lolos di DPR.
"Saya kagum pada semangatnya-pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir," kata Dahlan dikutip detikcom, Selasa (6/10).
Dia pun membandingkan zaman di era pemerintahan Presiden Gus Dur, BJ Habibie, Megawati, hingga SBY yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini. Sementara saat ini hanya PKS yang secara frontal menyatakan oposisi.
Padahal jika dibayangkan, Dahlan menilai pembuatan RUU Cipta Kerja ini sangat rumit karena harus menggabungkan 79 UU yang terdiri dari 11 kluster dan 1.244 pasal.
https://cinemamovie28.com/born-to-be-blue/
DKI-Jabar Tertinggi, Ini Sebaran 4.056 Kasus Baru Corona Indonesia 6 Oktober
Pemerintah melaporkan 4.056 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Selasa (6/10/2020). Total kasus terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 311.176 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia.
DKI Jakarta lagi-lagi menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.107 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 508 kasus baru per 6 Oktober.
Dikutip dari laman covid19.go.id, pada hari ini ada sebanyak 3.844 kasus sembuh, sementara kasus kematian Corona sebanyak 121 orang.
DKI Jakarta: 1.107 kasus
Jawa Barat: 508 kasus
Jawa Tengah: 400 kasus
Jawa Timur: 282 kasus
Kalimantan Timur: 200 kasus
Papua: 192 kasus
Riau: 131 kasus
Aceh: 118 kasus
Papua Barat: 114 kasus
Banten: 100 kasus
Bali: 99 kasus
Sumatera Utara: 98 kasus
Sulawesi Tenggara: 92 kasus
Sumatera Barat: 86 kasus
Kalimantan Selatan: 72 kasus
Sumatera Selatan: 71 kasus
Maluku: 68 kasus
Sulawesi Selatan: 46 kasus
Kalimantan Barat: 41 kasus
Sulawesi Utara: 35 kasus
Jambi: 29 kasus
Kepulauan Riau: 29 kasus
Lampung: 27 kasus
Sulawesi Tengah: 24 kasus
Nusa Tenggara Barat: 23 kasus
DI Yogyakarta: 20 kasus
Kalimantan Tengah: 14 kasus
Sulawesi Barat: 12 kasus
Bengkulu: 6 kasus
Bangka Belitung: 5 kasus
Kalimantan Utara: 5 kasus
Nusa tenggara Timur: 2 kasus
