Jumat, 27 November 2020

Tak Ada Respons, Menkes Terawan Disomasi Lagi Soal Revisi PP Tembakau

 Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kesehatan (KOMPAK) kembali layangkan somasi kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Aksi somasi ini dilakukan di depan Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kamis (26/11/2020) pukul 09.00 WIB.

KOMPAK mendesak Menkes Terawan untuk melanjutkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.


Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Tubagus Haryo Karyanto, mengatakan, PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah tidak efektif dalam mencegah peningkatan perokok anak di Indonesia, sehingga ia dan pihaknya mendesak Menkes untuk segera merevisi PP tersebut.


"Prevalensi perokok anak dari 9,1 (persen) mau diturunkan jadi 8,7. Kami melihat PP ini sudah tidak efektif, karena justru dari 7 persen sekian kok jadi 9,1. Padahal targetnya kan 5,4 di tahun 2018, tapi malah melonjak ke 9,1," kata Tubagus di depan Gedung Kemenkes RI, Kamis (26/11/2020).


"PP 109 ini biang keroknya karena tidak efektif, kenapa? Misalnya, law enforcement-nya lemah, ada beberapa closure yang penegakannya nggak jelas, belum dilarangnya iklan, promosi, dan sponsor di media luas, termasuk juga peringatan kesehatan bergambarnya juga masih sangat kecil, supaya anak-anak tidak punya akses lagi ke rokok," tambahnya.


Tubagus pun mengingatkan, apabila sampai 3 Desember 2020 somasi ini tidak ditanggapi oleh Menkes Terawan, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum.


"Rencananya kami akan ke ombudsman Republik Indonesia (ORI), karena kita melihat ada indikasi mal-administrasi, karena revisi PP ini tidak berjalan-jalan," jelasnya.


Sebelumnya, Kompak sempat melayangkan somasi kepada Menkes Terawan pada Kamis (12/11/2020) lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan dari Kemenkes RI terkait tuntutan tersebut. Kompak sendiri merupakan gerakan aliansi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

https://movieon28.com/movies/thank-you/


Jadi Barang Bukti yang Disita KPK dari Edhy Prabowo, Apa Itu Wheelset?


Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menghabiskan sekitar Rp 750 juta untuk membeli barang-barang mewah yang dijadikan barang bukti dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini memamerkan sejumlah barang bukti seperti jam tangan Rolex, tas Louis Vuitton. Selain itu penyidik KPK menunjukan wheelset sepeda beserta rangka yang disita.


Belum dijelaskan secara spesifik jenis sepeda yang terkait dengan barang bukti tersebut, tetapi diyakini berjenis roadbike.


Sebenarnya apa sih yang dimaksud wheelset sepeda itu?


Wheelset adalah salah satu komponen sepeda yang memiliki fungsi sebagai penahan beban, peredam getaran dari jalan dan menjadi penyalur tenaga dari rider. Wheelset dirancang agar pas dengan rangka sehingga bisa menahan sepeda.


Dikutip dari laman Bike Exchange, wheelset terdiri dari empat komponen utama yang berpengaruh pada bobot dan performanya. Komponen ini dapat mempengaruhi kualitas pengendaraan, kecepatan, dan kinerja pengereman.


Adapun komponen wheelset antara lain rim, hub, spokes, dan nipples. Pilihan wheelset juga tergantung pada jenis sepeda yang digunakan. Wheelset untuk sepeda jenis road bike akan berbeda dengan mountain bike.

https://movieon28.com/movies/yowis-ben-2/

Corona Ngegas Terus! Ini Wilayah Zona Merah di Jateng

 Angka infeksi virus Corona di Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan penurunan angka. Dari data terakhir yang dihimpun dari laman resmi covid19.go.id. Jumlah kasus positif virus Corona COVID-19 pada Rabu (25/11/2020), bertambah 5.534 kasus. Total positif jadi 511.836, sembuh 429.087, meninggal 16.225.

Beberapa wilayah dilaporkan paling terdampak, seperti Jawa Tengah. Dalam tiga hari terakhir Jawa Tengah melaporkan kasus infeksi yang tinggi dibandingkan sebelumnya, Per Rabu (25/11/2020) Jateng Mencatat tambahan 1.008 kasus baru.


Meningkatnya jumlah kasus baru di Jateng berimbas kepada ketersediaan ruang isolasi untuk pasien Corona. Menurut catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, keterisian ruang isolasi sudah 75 persen. Upaya penambahan bed isolasi dan ICU pun dilakukan.


Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan dari 5.124 bed isolasi yang tersedia di rumah sakit di Jawa Tengah, sudah terpakai 3.889 bed. Ia membenarkan jika ada rumah sakit yang hampir penuh ruang isolasinya.


"Dari 5.124, terpakai 3.889, yang kosong 1.325, data hari kemarin. Keterisian sekitar 75 persen. Itu rata-rata Jateng. Memang ada yang sudah hampir 100 persen, tapi ada juga yang kosong," kata Yulianto dalam jumpa pers virtual, Rabu (25/11/2020).


"Tempat tidur ICU ini sampai kemarin ada 402, terpakai 253 dan tersebdia 149. Jadi keterpakaiannya itu 62 persen," imbuhnya.


Berikut daftar wilayah di Jawa Tengah yang berada pada zona merah atau risiko tinggi, dikutip dari laman resmi covid19.go.id per Rabu (25/11/2020).


Kota Tegal

Banjarnegara

Pemalang

Tegal

Sukoharjo

Kendal

Brebes

Boyolali

Pati

Sragen


Adapun daftar wilayah di Jawa Tengah yang berada pada zona orange atau risiko sedang.


Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Pekalongan

Wonogiri

Karanganyar

Kudus

Batang

Banyumas

Kota Magelang

Kebumen

Grobogan

Temanggung

Magelang

Pekalongan

Blora

Rembang

Demak

Semarang

Purworejo

Wonosobo

Purbalingga

Cilacap

Kota Salatiga

Klaten

Jepara

https://movieon28.com/movies/the-descendants/


Tak Ada Respons, Menkes Terawan Disomasi Lagi Soal Revisi PP Tembakau


Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kesehatan (KOMPAK) kembali layangkan somasi kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Aksi somasi ini dilakukan di depan Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kamis (26/11/2020) pukul 09.00 WIB.

KOMPAK mendesak Menkes Terawan untuk melanjutkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.


Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Tubagus Haryo Karyanto, mengatakan, PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah tidak efektif dalam mencegah peningkatan perokok anak di Indonesia, sehingga ia dan pihaknya mendesak Menkes untuk segera merevisi PP tersebut.


"Prevalensi perokok anak dari 9,1 (persen) mau diturunkan jadi 8,7. Kami melihat PP ini sudah tidak efektif, karena justru dari 7 persen sekian kok jadi 9,1. Padahal targetnya kan 5,4 di tahun 2018, tapi malah melonjak ke 9,1," kata Tubagus di depan Gedung Kemenkes RI, Kamis (26/11/2020).


"PP 109 ini biang keroknya karena tidak efektif, kenapa? Misalnya, law enforcement-nya lemah, ada beberapa closure yang penegakannya nggak jelas, belum dilarangnya iklan, promosi, dan sponsor di media luas, termasuk juga peringatan kesehatan bergambarnya juga masih sangat kecil, supaya anak-anak tidak punya akses lagi ke rokok," tambahnya.


Tubagus pun mengingatkan, apabila sampai 3 Desember 2020 somasi ini tidak ditanggapi oleh Menkes Terawan, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum.


"Rencananya kami akan ke ombudsman Republik Indonesia (ORI), karena kita melihat ada indikasi mal-administrasi, karena revisi PP ini tidak berjalan-jalan," jelasnya.


Sebelumnya, Kompak sempat melayangkan somasi kepada Menkes Terawan pada Kamis (12/11/2020) lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan dari Kemenkes RI terkait tuntutan tersebut. Kompak sendiri merupakan gerakan aliansi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

https://movieon28.com/movies/mr-morgans-last-love/