Tahun 2021 menjadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Semua sektor diharapkan dapat pulih dan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk sektor properti/perumahan.
Untuk memacu sektor tersebut diperlukan dukungan seluruh stakeholders di antaranya adalah Pemerintah, Jasa Keuangan dan Perbankan, Pengembang dan juga sektor pendukung lain yang menjadi ekosistem di sektor ini.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan dapat mencapai 5%. Angka itu jauh membaik dibandingkan tahun 2020 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -1,7% hingga -0,6%. Andin menilai sektor property/perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah juga meyakini sektor tersebut sangat strategis, sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Karena sektor properti sangat strategis, melekat di berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi sosial, keuangan dan juga fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi backlog perumahan nasional, jadi akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Andin.
Andin menilai dibutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah untuk MBR. Sebab, angka backlog kepemilikan rumah sebesar 11,4 juta orang. Sementara backlog keterhuniaan adalah sebesar 7,6 juta orang. Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah aspek diantaranya mendorong supply side dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Keuangan menurut Andin sudah memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.
https://trimay98.com/movies/king/
"Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya. Pada tahun 2020, dana bergulir FLPP Rp 9 triliun, SBUM Rp 600 miliar dan SSB Rp 3,87 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF Rp 1,75 triliun, PEN Perumahan Rp 1,3 triliun dan DAKF Rp1,42 triliun. Pada tahun 2021, alokasi tersebut bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp 16,62 triliun, SBUM menjadi Rp 630 miliar dan SSB menjadi Rp 5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp1 triliun," kata Andin.
Dengan dukungan Pemerintah tersebut, Andin optimistis para pelaku sektor properti/perumahan dapat diakselerasi dengan baik. Perbankan khususnya dapat memaksimalkan perannya menjadi penyalur dana pemerintah baik anggaran subsidi maupun Dana PEN yang sudah dialirkan sejak Juni lalu.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury pada kesempatan yang sama menyambut baik dukungan Pemerintah dalam mendorong sektor properti/perumahan tersebut. Berkat dukungan Pemerintah, pada saat pandemi sekali pun, sektor properti terbukti dapat tumbuh positif.
"Tidak semua sektor terpengaruh pandemi, salah satu sektor yang memiliki kinerja yang cukup baik adalah sektor real estate, di triwulan III pertumbuhannya mencapai 2%," jelas Pahala.
Di tengah pandemi, dukungan pemerintah dioptimalkan dengan baik oleh Bank BTN, misalnya penyaluran Dana PEN, dan dana subsidi perumahan. "Pemerintah menempatkan dana di Bank BTN sebesar Rp 10 triliun. Hal itu guna mendorong sektor perbankan khususnya sektor perumahan. Hingga November 2020, Bank BTN telah berhasil merealisasikan Rp 25,6 triliun, hampir mencapai target yang sebesar Rp 30 triliun yang sebagian besar mengalir ke KPR," kata Pahala.
Kedepannya, Pahala menegaskan tetap dibutuhkan dukungan di sektor perumahan. Tidak hanya di sisi demand, tapi juga sisi supply.
