Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkap beberapa upaya pemerintah untuk mengendalikan virus Corona hingga 17 Agustus mendatang.
Wiku menjelaskan, pada prinsipnya pengendalian penularan COVID-19 yang terjadi di masyarakat merupakan hal penting untuk dilakukan, sehingga pandemi COVID-19 bisa benar-benar terkendali.
"Pengendalian penularan saat ini dilakukan dengan mengimplementasikan PPKM mikro di tingkat desa, dan kelurahan. Selain itu, dengan pengetatan penegakan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB pada Kamis (18/2/2021).
Wiku menambahkan, untuk mendeteksi, memetakan, dan melakukan penanganan terhadap apa yang terjadi di masyarakat khususnya pada infeksi COVID-19, maka diperlukan juga penguatan terhadap 3T.
Hal ini yang dilakukan dengan bergotong royong. Baik oleh tenanga kesehatan, maupun personil TNI dan Polri ditingkat posko dan kabupaten kota.
Selain itu, pemerintah akan terus memastikan upaya 3T ini dilakukan secara tepat sasaran, dan juga sesuai dengan standart kesehatan. Sehingga pasien COVID-19 dapat segera sembuh, dengan demikian angka kesembuhan dapat meningkat dan angka kematian dapat menurun.
"Pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan diberikan kepada pasien dapat dilakukan secara maksimal," lanjut Wiku.
Langkah yang juga penting untuk dilakukan menurut Wiku adalah mengakselerasi program vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan. Melalui program vaksinasi nasional, diharapkan dapat terbentuk kekebalan komunitas sehingga semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari COVID-19.
https://cinemamovie28.com/movies/raiders-of-the-lost-ark/
Soal Insentif Nakes yang Tak Kunjung Cair, Ini Kata Satgas COVID-19
Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dari beberapa daerah mengaku belum menerima insentif yang menjadi hak mereka. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya agar para nakes mendapatkan haknya tersebut.
"Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa insentif dari tenaga kesehatan dapat dicairkan," kata Wiku dalam konferensi pers, Kamis (18/2/2021).
"Terutama terkait dengan Kementerian Keuangan dan juga dari pemda-pemda agar insentif ini dapat segera diberikan kepada tenaga kesehatan," tambahnya.
Lebih lanjut, Wiku pun meminta agar para fasilitas kesehatan mempersiapkan segala persyaratan administrasi yang diperlukan untuk diberikan kepada dinas kesehatan setempat, supaya proses pencairan insentif nakes dapat berjalan lancar.
Kisah perjuangan nakes yang memperjuangkan hak insentifnya terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Para nakes ini bekerja di RS Pirngadi Medan.
Diketahui, mereka sampai melaporkannya ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, karena merasa kecewa insentif yang seharusnya mereka dapatkan justru belum ada kejelasan.
"Saya ceritakan untuk uang nakes, tenaga medis kami yang di RS Pirngadi, saya sebagai perawat dalam penanganan pasien COVID-19 dari awal kami merawat pasien COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020, jadi itu sudah dijanjikan untuk uang nakes kami. Jadi, pertama kami menerima uang nakes itu bulan 10 (Oktober 2020). Yang saya pertanyakan, pada saat kami meneken itu tiga bulan, kenapa jadi dua bulan yang kami terima," kata salah satu nakes RS Pirngadi Medan, Buala Zendrato, kepada wartawan di kantor Ombudsman Sumut, Rabu (17/2/2021).
"Itu cuma dua bulan, di bulan Maret dan April. Dan kelanjutannya itu selalu dibilang sabar, dibilang bulan 10 nanti bulan 11, bilang 11 nanti sabar. Akhirnya sampai ke tahun 2021 itu tidak ada titik terangnya," sebut Buala.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar