CEO Telegram Pavel Durov memamerkan dua pemimpin negara terbaru yang mulai pakai channel Telegram. Dia juga merilis daftar lengkap presiden yang sudah menggunakan layanannya.
"Sejak postingan terakhir saya, masuknya pengguna baru ke Telegram secara besar-besaran terjadi semakin cepat. Kita mungkin menyaksikan migrasi digital terbesar dalam sejarah manusia," ujarnya seperti dikutip dari lewat channel Durov di Telegram, Jumat (15/1/2021).
"Mengikuti fenomena global ini, dua presiden memulai channel Telegram mereka: Presiden Brasil @jairbolsonarobrasil dan Presiden Turki @RTErdogan," sambungnya.
Disebutkan Durov, Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bergabung dengan daftar kepala negara lainnya yang sudah lebih dulu hadir di Telegram, mereka adalah:
Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador @PresidenteAMLO
Presiden Prancis Emmanuel Macron @emmanuelmacron
Perdana Menteri Singapura Lee HsienLoong @leehsienloong
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky @V_Zelenskiy_official
Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev @shmirziyoyev
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen @iingtw
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed @AbiyAhmedAliofficial
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu @bnetanyahu.
"Kami merasa terhormat bahwa para pemimpin politik, serta banyak organisasi publik, mengandalkan Telegram untuk memerangi informasi yang salah dan menyebarkan kesadaran tentang masalah penting dalam masyarakat mereka," kata Durov.
Dia mengklaim bahwa Telegram tidak menggunakan algoritma nontransparan untuk memutuskan apakah pengguna akan melihat konten langganan mereka atau tidak seperti platform lain.
"Karenanya, saluran Telegram adalah satu-satunya cara langsung bagi para pemimpin opini untuk terhubung dengan audiens mereka. Dengan menghapus algoritma manipulatif yang identik dengan platform teknologi 2010-an, saluran Telegram memulihkan transparansi dan integritas komunikasi dari satu orang ke publik," tutupnya.
https://nonton08.com/movies/rafathar/
eSports Akan Masuk Asian Games 2022 dan Dibahas di Revisi UU SKN
Eksistensi eSports sebagai salah satu cabang olahraga makin terus mendapatkan sorotan juga perhatian. Salah satu hal yang paling mencolok adalah ketika eSports secara resmi akan jadi salah satu cabang di Asian Games 2022.
"Sekarang animo masyarakat tinggi. Orang memang masih ada keraguan, iya. Tapi udah cukup confident dengan keberadaan esports. 2022 eSports itu akan resmi dipertandingkan, di Asian Games," ucap Sekretaris Menpora, Gatot S Dewa Broto, dalam acara Virtual Press Conference Garena Free Fire Master League Season III Indonesia, Jumat (15/1/2021).
Diketahui bahwa Olympic Council of Asia (OCA) telah menyetujui eSports untuk pertama kalinya pada Asian Games. Asian Games 2020 akan bertempat di Hangzhou, China. Pada bulan April, presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach menyerukan untuk segera menyelidik olahraga elektronik untuk Asian Games 2022 dan mulai mendekati para game publishers.
Selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) sedang dalam upaya 'pemanasan' untuk pembahasan revisi Undang-Undang SKN yang mana diketahui eSports sendiri belum masuk pembahasan. Di sinilah, Kemenpora berupaya memberikan dukungannya untuk membahas potensi eSports.
"Kita tahu eSports belum masuk Undang-Undang SKN, bukan berarti ini barang ilegal hanya saja kemajuan teknologi selalu mendahului dibandingkan eksistensi regulasi. Harapan kami pembahasan nanti, kita tinggal diundang DPR saja nih, kita sudah siap. Semoga akan kami akomodasikan, dalam konteks ini akan membantu komunitas esports, penggemar FF, kita benar nggak sih diakui pemerintah. Kan lebih enak," ujar Gatot.
Dengan adanya dorongan Kemenpora dalam memberikan payung hukum untuk eSports, Kemenpora juga berharap pemerintah bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat eSports. Masyarakat harus mengetahui urgensi dari sebuah eSports itu sendiri.
"Kami mendorong pemerintah agar mengkampanyekan eSport harus masuk revisi UU SKN. Tanpa sosialisasi edukasi pada masyarakat, kita hanya single fighter. Apalagi di masyarakat, antara yang plus dan negatif, dalam konteks konstruktif dan destruktif, masih seimbang," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar