Menjelang vaksinasi di Indonesia, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan bagi para penerima vaksin COVID-19. Salah satunya pengidap penyakit jantung tidak disarankan untuk menerima vaksin COVID-19.
Menurut dokter jantung dan pembuluh darah konsultan electrophysiologist/interventional cardiologist, dr Sunu Budhi Raharjo, PhD, SpJP(K), dari Heartology Brawijaya Hospital, saat seorang dokter memberikan suatu tatalaksana pada pasien, seperti vaksinasi, ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan yakni aspek manfaat dan keamanannya.
"Nah vaksin COVID terutama yang sudah di-approve oleh FDA adalah Pfizer-BioNTech dan Moderna, ketika mereka menggunakan vaksin itu dalam penelitian untuk membuktikan manfaatnya, mereka tidak mengikutsertakan pasien-pasien yang mempunyai penyakit jantung, tidak mengikutsertakan pasien dengan diabetes dan darah tinggi," ujar dr Sunu dalam diskusi daring, Sabtu (9/01/2021).
Ia juga mengatakan jika kedepannya tidak ada efek samping dan manfaatnya jelas penggunaan vaksin COVID-19 akan tetap diperbolehkan. Namun ia menegaskan harus ada bukti terkait penggunaan vaksin pada penderita penyakit jantung.
"Tapi mungkin kedepan kalau penggunaannya itu semakin luas dan ternyata tidak ada efek samping ya, dan manfaatnya jelas akan tetap diperbolehkan," ujarnya.
"Tetapi berdasarkan bukti yang ada saat ini, (penyakit jantung) tidak dimasukan dalam populasi, tidak dimasukan dalam trialnya sehingga kita tidak boleh memberikan kalau tidak punya buktinya, masalahnya nanti manfaatnya nggak jelas dan keamanannya juga kita nggak tau," tambahnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) memberikan rekomendasi daftar pemberian vaksinasi COVID-19 produksi Sinovac terhadap orang dengan komorbid atau penyakit penyerta. Dalam daftar rekomendasi tersebut menyebutkan pengidap penyakit jantung tidak disarankan menerima vaksin COVID-19.
https://cinemamovie28.com/movies/my-brothers-wife/
Menkes Tak Desak BPOM untuk Segera Keluarkan EUA Vaksin Corona Sinovac
Hingga kini, Sabtu (9/1/2021), izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin Corona COVID-19 buatan Sinovac belum juga dikeluarkan oleh BPOM. Meski begitu, Kepala BPOM Penny K Lukito telah meyakini bahwa EUA tersebut dapat keluar sebelum tanggal 13 Januari 2021.
Terkait hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mendesak BPOM untuk segera cepat-cepat mengeluarkan EUA. Pasalnya, Budi ingin sebelum vaksin Corona diberikan kepada masyarakat, vaksin itu sudah benar-benar terbukti keamanan dan kemanjurannya.
"Saya sudah bilang ke Bu Penny, walaupun Ibu Penny sama-sama seangkatan di ITB-nya, saya berjanji saya will never touch your tupoksi, karena saya believe sekali vaksin ini membutuhkan rasa trust yang sangat besar dari rakyat dan saya nggak mau main-main dengan trust dan confidence itu," kata Budi dalam sebuah webinar yang diselenggarakan UNPAD, Sabtu (9/1/2021).
"Nggak ada intervensi, nggak ada telpon-telponan, kecuali telpon-telponan sesama teman seangkatan di ITB dulu. Jadi terserah ibu, ibu maunya apa aku nggak bakal urusin," lanjutnya.
Meski begitu, Budi menjelaskan bahwa ia tetap ingin tahu bagaimana alur pemeriksaan data vaksin Corona ini oleh BPOM dari awal hingga nantinya diberikan izin penggunaan darurat atau EUA.
Pada vaksin Corona Sinovac, kata Budi, BPOM akan mengulas hasil akhir uji klinis tahap 1 dan 2 dari vaksin tersebut. Selanjutnya, data itu akan diulas lagi dengan ditambahnya data interim uji klinis tahap 3 di Bandung dan hasil laporan dari Turki serta Brasil.
"Nanti (semua data) masuk, beliau akan putuskan keluarkan EUA dan hopefully itu dalam waktu dekat," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar