Pemerintah berencana memulai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini. Infrastruktur yang pertama dibangun ialah Istana Negara, jalan, dan bendungan.
Hal itu dinyatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 17 Maret lalu.
Pada 2019, pemerintah memprediksi pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp 466 triliun. Lalu, dari mana dana tersebut diperoleh?
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dari fraksi PDIP, dalam pembahasan ibu kota baru dengan pemerintah, biaya pembangunannya dipastikan tak akan membebani APBN.
"Dulu sebelum pandemi COVID-19 sudah sempat disampaikan kepada Komisi XI. Intinya tidak akan membebani APBN," ungkap Hendrawan kepada detikcom, Senin (29/3/2021).
Di masa pandemi ini, Komisi XI meminta pemerintah menyusun kembali rencana pembiayaan pembangunan ibu kota baru.
"Dalam situasi dan kondisi baru sekarang tentu perencanaan yang dilakukan harus disesuaikan/diperbaharui lagi," tegas Hendrawan.
Namun, menurutnya dengan berdirinya lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) alias Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi sumber pembiayaan ibu kota baru yang membutuhkan dana triliunan rupiah.
"(LPI) salah satu sumber yang potensial," ujarnya.
Meski begitu, pembangunan ibu kota baru juga masih perlu menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) disahkan. "Kalau UU-nya belum ada, lantas dasar kegiatan yang dilakukan di IKN yang baru apa?" tutur dia.
Hendrawan mengatakan, hingga saat ini pun DPR belum menerima berkas atau draf RUU, sehingga belum dilakukan pembahasan oleh DPR. Menurutnya, draf RUU IKN masih ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang saya tahu, draf RUU belum dikirim Presiden. Kalau sudah pasti beritanya seru, karena DPR harus segera memutuskan apakah akan dibahas di Pansus (lintas komisi) atau Baleg," katanya.
https://maymovie98.com/movies/the-chanting-2/
Giliran Jamaika Luncurkan Mata Uang Digital
Jamaika menjadi negara terbaru yang telah mengeluarkan mata uang digital sendiri. Kabar itu disampaikan resmi oleh Bank Sentral Jamaika (Boj) pada pekan lalu. Rencananya uang digital ini diperuntukkan untuk transaksi individu dan bisnis.
Dikutip dari Cointelegraph, Senin (29/3/2021) menurut siaran pers dari Bank Sentral Jamaika, sebuah perusahaan keamanan kriptografi eCurrency Mint terpilih sebagai penyedia proyek mata uang digital atau CBDC Jamaika. Perusahaan itu memang berfokus pada penerbitan uang digital bank sentral.
Sebelumnya, rencana ini telah diajukan sejak Juli 2020. Namun pada saat itu, BoJ mengklarifikasi bahwa mata uang digital berdaulat yang direncanakan tidak akan didasarkan pada teknologi kripto.
Pengumuman tersebut juga menyatakan, BoJ akan uji coba CBDC mulai Mei di bawah naungan Fintech Regulatory Sandbox BoJ. ECurrency Mint sendiri akan mendukung bank sentral dalam protokol pengujian selama tahap percontohan yang dijadwalkan akan selesai pada bulan Desember tahun ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar