Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan proses pembuatan satelit Satria-1 akan selesai pada kuartal III-2023. Dengan begitu, satelit ini sudah bisa mengudara.
"Kita harapkan program KPBU selesai dengan baik dan pada kuartal III kuartal IV-2023 nanti kita sudah mempunyai tambahan satelit besar untuk mendukung telekomunikasi kita," kata Johnny dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) secara virtual, Senin (5/4/2021).
Peluncuran satelit Satria-1, dikatakan Johnny menyusul tahap pemenuhan pembiayaan (financial closing) proyek sudah dilakukan. Bahkan penetapan kontrak KPBU-nya pun sudah dilakukan.
Proyek satelit Satria-1 dilakukan melalui skema KPBU. Satelit milik pemerintah ini dikerjakan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT), perusahaan yang dibentuk oleh pemenang tender yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.
SNT selaku badan usaha swasta yang mengoperasikan satelit Satria-1, telah menggaet dua investor untuk pendanaannya yaitu BPI Finance dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dari China.
"Kontrak satelit Satria-1 financial close sudah selesai. Kontrak KPBU juga sudah selesai. Saat ini produksi satelit sedang berlangsung di Prancis, dan proses produksi roket sedang berlangsung di Amerika," katanya.
Satelit Satria-1 yang berjenis High Throughput Satellite (HTS) ini akan diproduksi perancang dan pabrikan asal Prancis, Thales Alenia Space. Adapun, peluncurannya, satelit Satria-1 akan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX diterbangkan di Cape Canaveral, Florida, AS, pada 2023 mendatang.
Satelit Satria-1 akan dimanfaatkan pemerintah untuk penyediaan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia. Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah/pesantren, 47.900 kantor desa/kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.
Dengan total kapasitas transmisi sebesar 150 Gbps, setiap titik dipancarkan satelit pemerintah ini menjanjikan area tersebut akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps.
Sebelumnya, Johnny menuturkan bahwa capital expenditure proyek ini sebesar USD 545 juta atau setara dengan Rp 7,68 triliun, yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar USD 114 juta atau setara Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar USD 431 juta atau sekitar Rp 6,07 triliun.
"Pinjaman ini didanai oleh sindikasi BPI France dan didukung oleh Banco Santander, HSBC Continental Europe, dan The Korea Development Bank (KDB). Porsi pinjaman komersial didanai oleh KDB dan bersama dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)," ujar Johnny secara virtual, Jumat (26/2/2021).
https://cinemamovie28.com/movies/i-saw-the-light/
Bedanya Fast Payment Dengan Kliring yang Mau Diganti BI
Bank Indonesia (BI) mengumumkan akan mengganti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menjadi BI Fast Payment. Dengan transformasi ini, maka proses kliring akan bisa dilakukan secara real time. Lalu apa bedanya?
Mengutip laman resmi Bank Indonesia, Senin (5/4/2021), kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
SKNBI untuk setiap bank berbeda-beda jam pelaksanaannya. Jika nasabah ingin melakukan transaksi kliring di luar jam operasional maka prosesnya baru bisa dilakukan pada jam kerja esok harinya.
Selain itu, proses kliring dalam SKNBI membutuhkan waktu hingga uang sampai ke rekening tujuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar