Menteri Sosial Juliari Batubara telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana bansos COVID-19 oleh KPK. Hal itu dipastikan tidak akan membuat program Kementerian Sosial terhambat.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menegaskan pihaknya akan tetap menyelesaikan semua program yang sudah terjadwal di tahun 2021. Termasuk salah satunya adalah penyaluran dana bansos.
"Kemensos akan tetap bekerja keras melaksanakan dan menyelesaikan semua program yang reguler maupun yang khusus, dari sisa kegiatan kami di 2020 yang akan berakhir," ujar Hartono dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube, Minggu (6/12/2020).
Bahkan, dia menegaskan pihaknya juga sudah menyiapkan penyaluran dana bansos lanjutan di tahun 2021. Hartono mengatakan penyaluran bansos di tahun depan akan langsung dimulai pada bulan Januari.
"Kami sudah siapkan pelaksanaan program 2021 yang harus kami salurkan dan lakukan di bulan Januari 2021 nanti. Ada program yang berkaitan dengan bansos dan program lainnya," ujar Hartono.
Khusus dana bansos di tahun 2020, Hartono menjelaskan hingga hari ini seluruh program bansos khusus Corona yang disalurkan Kemensos penyalurannya sudah mencapai 98%.
Total dana bansos yang disalurkan Kemensos, menurut Hartono jumlahnya mencapai Rp 128,78 triliun.
"Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema perlindungan sosial dari kemensos sebesar 128,78 triliun dan realisasinya 98%," ungkap Hartono.
https://movieon28.com/movies/angel/
Seret Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka KPK, Ini Daftar Bansos Corona
Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Juliari sudah dicap sebagai tersangka dan menyerahkan diri ke KPK.
Selama pandemi, memang sejumlah program bansos Kemensos masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Dari catatan detikcom yang dihimpun Minggu (6/12/2020) total anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 204,95 triliun di tahun 2020, lebih dari separuhnya berada di Kemensos. Jumlahnya, mencapai sekitar Rp 127,2 triliun.
Total dana yang dipercayakan ke Kemensos itu dibagi ke dalam 6 program bansos. Keenam progam bansos itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran Rp 36,713 triliun, program kartu sembako/BPNT sebesar Rp 42,59 triliun, program bansos sembako Jabodetabek senilai Rp 6,49 triliun.
Selanjutnya, ada program bansos tunai non Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun, program beras bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Bansos tunai bagi KPM program kartu sembako/BPNT Non PKH masing-masing sekitar Rp 4,5 triliun.
Sementara itu, KPK menerangkan korupsi terjadi pada program bansos berbentuk paket sembako dengan nilai kurang lebih Rp 5,9 triliun. Di dalamnya ada total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW)sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bansos COVID-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan. Di dalamnya, disebut ada kongkalikong penentuan fee untuk tiap paket bansos yang disalurkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar