Sakti Wahyu Trenggono telah dipilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Setumpuk pekerjaan rumah telah menanti Trenggono dalam masa jabatannya.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menjelaskan selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih fokus kepada sektor perikanan dan tak banyak menyentuh sektor kelautan. Itu lah yang menurutnya patut menjadi pekerjaan rumah Trenggono.
"Kita kan selama ini terfokus kepada perikanan ya, Menteri Ibu Susi, kemudian Pak Edhy Prabowo meneruskan Ibu Susi. Padahal kan ada nomenklatur kelautan. Nah, ini lebih besar dibandingkan perikanan," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (27/12/2020).
Menurutnya selama 6 tahun terakhir ini sektor kelautan tidak digarap dengan baik. Menteri silih berganti tapi hanya fokus di perikanan, baik budi daya maupun perikanan tangkap.
https://indomovie28.net/movies/swimming-pool/
"Kita belum melihat sepak terjang kementerian di bidang kelautannya. Kelautan itu kan sangat luas," sebutnya.
Dia menjelaskan bahwa tidak banyak realisasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Misalnya saja mengenai Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diamanatkan dalam UU tersebut, sejauh ini kata dia hanya diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
Hal itu, dijelaskannya membuat kewenangan dari Bakamla menjadi tumpul karena tidak memiliki payung hukum yang konkret.
"Sudah 5 tahun berdiri Bakamla. Ini aspek kecil saja dari kelautan. Akhirnya apa yang terjadi? Bakamla kepalanya ada kaki nggak ada, kaki ada tangan nggak ada. Kita mendorong Bakamla tapi Bakamlanya sendiri di dalam tubuhnya nggak punyai kewenangan, karena apa? PP-nya nggak dibikin," jelasnya.
Trenggono juga ditantang untuk menyetop ekspor benih lobster sebagai salah satu pekerjaan rumah yang mesti dilakukan. Apa alasannya?
Kordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Edo Rakhman mengatakan ekspor benih lobster telah terbukti bermasalah. Buktinya pusaran kasus korupsi saja terjadi di situ dan menyeret menteri sebelumnya.
Dia mengatakan kebijakan ini tak lagi bisa dipertahankan dan menantang Trenggono sebagai menteri baru untuk segera mencabut kebijakan ini.
"Jadi, kami sebagai organisasi yang memang sejak awal mengkritik lahirnya kebijakan itu, ya itu tantangan utama bagi menteri KKP yang baru untuk segera mencabut kebijakan itu. Karena nggak ada positifnya lagi dipertahankan sebenarnya kebijakan itu," kata Edo kepada detikcom.
"Karena tidak menutup kemungkinan peluang terjadinya kasus yang sama itu akan terjadi lagi," jelasnya.
Namun, dia meyakini bahwa Trenggono tidak akan melakukan korupsi ekspor benih lobster karena kehidupannya sudah mapan. Tapi bagaimana dengan anak buahnya?
"Mungkin kalau misalnya kita berkaca dari profil menteri yang baru dari segi kekayaan dan segala macam, ya besar kemungkinan tidak akan terjadi kepada menteri, tapi paling tidak di bawahan-bawahan menteri ini kan yang peluangnya juga masih tetap terjadi karena bukti kasus Edhy Prabowo kemarin kan bukan cuma menterinya yang kena, bawahannya juga kena," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar