Seorang pria di Kabupaten Probolinggo melaporkan istrinya atas dugaan pencemaran nama baik. HF (48) melaporkan istrinya PM (46) karena menceritakan alat kelaminnya kecil.
Hingga kini ukuran alat vital masih menjadi topik perdebatan yang tak pernah usai. Terlebih bagi pria, ukuran penis jadi hal yang penting sebab masih banyak yang beranggapan kejantanan dilihat dari ukuran penis seseorang.
Sebuah survei mengungkap ukuran penis dari berbagai negara. Sebuah grafik dari Target Map yang dipublikasikan pada awal September 2020 membandingkan ukuran penis pria di seluruh dunia ketika ereksi.
Dalam survei tersebut terlihat ukuran penis rata-rata pria Indonesia saat ereksi adalah sekitar 10,5 - 12,9 cm. Indonesia masuk ke dalam zona hijau muda yang artinya kedua terkecil.
Hal ini senada dengan penuturan dr Heru H. Oentoeng, dokter reproduksi di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk. Ia menyebut rata-rata ukuran alat vital pria Indonesia 7-9 cm saat rileks dan bisa mencapai 15 cm saat ereksi.
"Ukuran normal penis dari sisi medis sesuai dengan rata-rata statistik. Biasanya untuk orang Indonesia, statistik normalnya 7-9 hingga 15 cm, sama dengan Asia," tuturnya ketika berbincang dengan detikcom beberapa waktu lalu.
Meski demikian tidak mudah menentukan ukuran normal alat kelamin pria. Ada banyak penelitian dilakukan, tetapi tidak satupun yang menjadi patokan baku sebagai ukuran 'normal'.
Para ahli juga sepakat bahwa dibandingkan ukuran penis, kemampuan ereksi lebih berpengaruh ketika dikaitkan dengan kepuasan pasangan.
https://indomovie28.net/bloody-destiny-2015/
Perhimpunan RS Bantah Isu Pasien Sengaja 'Di-COVID-kan', Ini Penjelasannya
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menanggapi isu yang belakangan beredar soal rumah sakit 'mengcovidkan' atau menyatakan pasien COVID-19.
dr Tonang Dwi Ardyanto dari Kompartemen Jaminan Kesehatan Pengurus Pusat PERSI menjawab isu yang beredar di masyararakat bahwa rumah sakit mencari untung dari pasien COVID-19 dengan menandatangani lembar persetujuan.
"RS menjelaskan soal General Concent, isinya mengenai pasien dan keluarga setuju ditangani dengan prosedur COVID-19 pas masuk, termasuk konsekuensi soal pembiayaan. Bagaimana kalau nanti meninggal, itu kita jelaskan," katanya dalam webinar Kemenkes, Jumat (16/10/2020).
General Concent atau persetujuan dari pasien atau keluarga biasanya dilakukan di awal perawatan. Terkait COVID-19, dilakukan setelah ada keputusan diagnosis awal sebagai suspek atau probable.
"Tapi kadang masyarakat salah sangka mengira RS mendorong-dorong, memaksa-maksa, membujuk, dengan pemahaman mereka bahwa pasien harus COVID-19 biar nggak bayar. padahal sebetulnya kalau COVID-19 memang kewajiban pemerintah untuk menanggung," jelasnya.
Sebagai contoh, apabila ada pasien korban kecelakaan datang ke UGD dengan kondisi Death on Arrival atau datang dalam keadaan meninggal, maka RS wajib memastikan dugaan kematian.
Penyebab kematian tetap kecelakaan, tetapi karena saat ini dalam kondisi wabah, RS melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan apakah pasien sebelumnya memiliki gejala atau pernah kontak dekat dengan pasien COVID-19.
"Kalau ada, maka kami memasukkan di penanganan dengan koridor COVID-19. Ini bukan berarti 'kok kecelakaan tapi di-covid-kan. Nggak. Tetap kecelakan tapi status pemakamannya dengan tujuan menghindari penularan dengan cara prosedur COVID-19," jelasnya.
Dalam situasi seperti itu, Tonang menegaskan rumah sakit hanya mendapat penggantian biaya sebatas pemulasaraaannya saja. Ia juga mengatakan tidak benar kalau ada yang mengatakan jika ada pasien COVID-19 yang datang meninggal, rs bisa mendulang untung.
Tonang menyebut pengajuan klaim pembayaran pasien COVID-19 harus dilakukan berdasarkan assesmen klinis. Rumah sakit yang memberikan pelayanan tidak sesuai tata kelola pelayanan tidak akan diberikan klaim penggantian biaya pasien COVID-19.
"Itu ada aturannya di KMK, jelas bahwa RS hanya mendapat penggantian biaya pemulasaraannya saja," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar