Isu penutupan Pulau Komodo terus bergulir. Belum ada keputusan resmi pemerintah, namun sudah ada gejolak antara Pemprov NTT dan warga Pulau Komodo.
'The fight for Dragon Island', begitu judul ulasan khusus BBC mengenai isu penutupan Pulau Komodo. Dijabarkan panjang, BBC menjelaskan pro kontra wacana penutupan Pulau Komodo yang terus berlarut-larut.
Dilihat detikcom, Senin (22/7/2019) BBC mengangkat dua sisi pendapat, antara pihak Pemprov NTT dari gubernurnya Viktor Bungtilu Laiskodat dan warga Pulau Komodo. Asal tahu saja, Pulau Komodo yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, tidak hanya dihuni oleh 'Si Naga Purba' saja. Namun, ada 2.000 penduduk di sana yang sudah tinggal di pulaunya jauh sebelum Pulau Komodo jadi wilayah konservasi dan taman nasional.
BBC menjelaskan dulu mengenai rencana penutupan Pulau Komodo yang digagas Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Dijelaskan, Viktor dengan tegas ingin menutup Pulau Komodo dengan alasan untuk menjaga kelestarian dan keaslian alamnya. Bahkan, ingin memindahkan penduduk di Pulau Komodo.
"Ini disebut Pulau Komodo, jadi Pulau Komodo bukan untuk manusia. Tidak akan ada hak asasi manusia di sana, hanya hak-hak binatang," katanya.
"Penduduk bisa bangun rumah di pulau lain," lanjutnya.
Selain soal penutupan, Viktor mau menetapkan biaya masuk yang tinggi ke Pulau Komodo. Kesannya, Pulau Komodo akan menjadi eksklusif dan tak kalah dari tempat eksklusif manapun di dunia.
"Kita akan naikin menjadi USD 1.000 (setara Rp 13,9 juta-red) untuk masuk selama satu tahun. Kalau ada 50.000 pengunjung, kita bisa dapat USD 50 juta," terangnya.
Rencananya, pertama-tama Pulau Komodo akan ditutup selama 1 tahun untuk konservasi dan penduduknya dipindahkan. Lalu setelah itu, barulah dibuka kembali tapi dengan tiket masuk yang eksklusif dan lebih mahal.
Viktor pun menjelaskan, komodo kini terlihat begitu jinak karena sudah terbiasa hidup berdampingan dengan manusia di Pulau Komodo. Menurutnya, 'liarnya' komodo sudah hilang.
"Kita akan membuat Komodo liar, tidak seperti komodo yang jinak sekarang. Orang-orang akan datang dan melihat komodo di habitat alaminya yang liar dan berbahaya," katanya.
Pendapat Ahli
Tim Jessop, seorang akademisi Australia yang telah memantau populasi Komodo dalam kemitraan bersama Taman Nasional Komodo sejak 2002, angkat suara soal isu penutupan Pulau Komodo. Dia mengaitkannya dengan pencemaran lingkungan.
"Memang, banyaknya kapal yang membawa pengunjung ke Pulau Komodo akan berdampak pada sampah di lautan. Sampah di lautan akan sangat berdampak pada kehidupan laut dan merusak alam," ujar Tim.
Tim bahkan sudah sering kali memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait soal pengolahan sampah. Namun menurutnya, tentu itu bukan hal mudah dan instan, butuh proses panjang dari kesadaran masyarakat di Labuan Bajo sampai di Pulau Komodo hingga operator-operator wisata.
"Mereka perlu membuat aturan ketat untuk operator tur, hotel, resor, dan pusat selam. Mereka perlu menjaga lingkungan di sini," tegasnya.
Soal pengunjung, apakah Pulau Komodo sudah 'overload'?
"Hanya 3-4 persen wilayah di Pulau Komodo dan Pulau Rinca (yang ada komodonya), yang didatangi pengunjung. Sepertinya tidak ada masalah soal itu," jawab Tim.
"Saya juga telah menyusuri Pulau Komodo dan melihat kehidupan di Desa Komodo lebih dekat. Mereka begitu menjaga alamnya, jadi tidak ada masalah dengan penduduk di sana," lanjutnya menjelaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar