Sebagai badan khusus PBB, IMO menetapkan standar global untuk keselamatan, keamanan dan kinerja lingkungan pelayaran internasional. Peran utamanya adalah menciptakan kerangka kerja regulasi untuk industri perkapalan yang adil dan efektif, diadopsi secara universal, dan diimplementasikan secara universal.
Dengan kata lain, perannya untuk menciptakan medan bermain yang seimbang sehingga operator kapal tidak dapat mengatasi masalah keuangan mereka hanya dengan memotong jalan pintas dan berkompromi pada keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan. Pendekatan ini juga mendorong inovasi dan efisiensi.
Pengiriman adalah industri yang benar-benar internasional, dan hanya dapat beroperasi secara efektif jika peraturan dan standarnya sendiri disetujui, diadopsi, dan diimplementasikan secara internasional. Dan IMO adalah forum di mana proses ini berlangsung.
Langkah-langkah IMO mencakup semua aspek pelayaran internasional, termasuk desain kapal, konstruksi, peralatan, manning, operasi dan pembuangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sektor vital ini tetap aman, ramah lingkungan, hemat energi, dan aman.
Saat ini total ada 174 negara anggota IMO, termasuk Indonesia. Melalui IMO, negara-negara anggota organisasi, masyarakat sipil, dan industri perkapalan bekerja bersama untuk memastikan kontribusi yang berkelanjutan dan diperkuat terhadap ekonomi hijau dan pertumbuhan secara berkelanjutan.
Mengintip Peluang BPK RI Jadi Auditor Organisasi Maritim Dunia
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mencalonkan diri menjadi auditor eksternal International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2021. BPK RI bersaing dengan dua perwakilan negara lainnya, masing-masing dari Inggris dan Italia.
Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono mengatakan hal ini menjadi kesempatan bagus bagi Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia internasional dalam menangani isu-isu maritim dunia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang mencalonkan diri menjadi auditor eksternal badan khusus lembaga PBB tersebut.
"Kita berusaha untuk mendapat posisi sebagai eksternal auditor IMO karena bagian dari visi BPK ke depan. Misi BPK ke depan untuk ambil best practice yang ada di internasional sekaligus mencoba mengenalkan best practices yang ada di Indonesia ke dunia internasional," katanya saat ditemui di sela acara Coffee Break Delegasi Indonesia di IMO Headquarter, London, Inggris, Kamis (27/11/2019).
BPK sendiri pede bisa bersaing dengan perwakilan dari Inggris dan Italia karena punya pengalaman mengaudit sektor maritim di Indonesia. BPK juga bukan pertama kali menjadi auditor eksternal untuk lembaga internasional.
Indonesia memiliki keyakinan untuk menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman BPK menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
"BPK pada prinsipnya memeriksa hampir seluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dari seluruh sektor. Jadi saya rasa ini pelajaran baik untuk BPK sekaligus memperkenalkan BPK ke dunia internasional," jelas Agus.
Lalu, apa dampaknya untuk Indonesia jika BPK lolos menjadi external auditor IMO?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar