Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mencalonkan diri menjadi auditor eksternal International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2021. BPK RI bersaing dengan dua perwakilan negara lainnya, masing-masing dari Inggris dan Italia.
Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono mengatakan hal ini menjadi kesempatan bagus bagi Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia internasional dalam menangani isu-isu maritim dunia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang mencalonkan diri menjadi auditor eksternal badan khusus lembaga PBB tersebut.
"Kita berusaha untuk mendapat posisi sebagai eksternal auditor IMO karena bagian dari visi BPK ke depan. Misi BPK ke depan untuk ambil best practice yang ada di internasional sekaligus mencoba mengenalkan best practices yang ada di Indonesia ke dunia internasional," katanya saat ditemui di sela acara Coffee Break Delegasi Indonesia di IMO Headquarter, London, Inggris, Kamis (27/11/2019).
BPK sendiri pede bisa bersaing dengan perwakilan dari Inggris dan Italia karena punya pengalaman mengaudit sektor maritim di Indonesia. BPK juga bukan pertama kali menjadi auditor eksternal untuk lembaga internasional.
Indonesia memiliki keyakinan untuk menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman BPK menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
"BPK pada prinsipnya memeriksa hampir seluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dari seluruh sektor. Jadi saya rasa ini pelajaran baik untuk BPK sekaligus memperkenalkan BPK ke dunia internasional," jelas Agus.
Lalu, apa dampaknya untuk Indonesia jika BPK lolos menjadi external auditor IMO?
Agus bilang, pihaknya akan memiliki tambahan pengalaman untuk bisa dibawa ke Indonesia sebagai bagian dari proses pemeriksaan kegiatan-kegiatan sektor maritim di tanah air. Selain itu, BPK juga membawa nama Indonesia ke dunia internasional sebagai perwakilan negara maritim yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
"Cara audit adalah cara yang terbaik karena kita langsung proses dokumen sehingga kita tahu level administrasi di dunia internasional dengan Indonesia," lanjut dia.
"Di sisi lain ini membawa eksposur BPK untuk mendapatkan titik benchmarking posisi Indonesia di mana di dunia internasional," ungkapnya.
Pengumuman pemilihan external auditor IMO periode 2020-2021 sendiri rencananya akan dilaksanakan pada rentang waktu 29 November hingga 2 Desember 2019 mendatang. Jika terpilih, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil menjadi auditor eksternal di IMO.
RI Galang Dukungan Masuk ke Organisasi Maritim Dunia, Apa Untungnya?
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta dukungan negara anggota International Maritim Organization (IMO) pada acara resepsi diplomatik menjelang pemilihan anggota Dewan IMO periode 2020-2021 pada Rabu (27/11) di Church House, London Inggris.
"Indonesia berkomitmen untuk meneruskan kerjasama yang baik dengan IMO di dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota IMO dalam pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2020 s.d. 2021. Vote for Indonesia!" ujar Budi usai menyampaikan general statement di acara indonesia's Diplomatic Reception (resepsi) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (27/11/2019).
Lebih lanjut, Budi mengatakan perlunya Indonesia menjadi anggota IMO agar Indonesia dapat terus berkontribusi untuk menjamin keselamatan, keamanan pelayaran yang lebih baik lagi.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim turut hadir dan menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bekerja sama dengan IMO untuk mewujudkan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
Adapun acara diplomatic reception dimaksud dihadiri oleh 150 orang lebih dari 174 negara dengan agenda resepsi terdiri dari pemutaran video pencapaian Indonesia di sektor transportasi laut, Video pencalonan BPK sebagai external Audit IMO periode 2020 - 2023 yang diakhiri oleh seni musik gamelan bali dan tarian tradisional.
Di luar resepsi, pada hari yang sama Menteri Perhubungan juga berkesempatan menemui Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim di ruang kerjanya. Untuk menyampaikan dokumen aksesi/pengesahan Konvensi Internasional IMO tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 (IMO International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F). STCW-F 1995 mulai berlaku secara internasional pada tanggal 29 September 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar