Rabu, 04 Desember 2019

Kini Bersatu, Power Sharing Bamsoet-Airlangga Dinilai Sudah Selesai (2)

Tidak hanya Bamsoet, satu per satu caketum lain juga telah mengundurkan diri. Rico menilai para elite Golkar saat ini sudah menyadari perlu adanya kesatuan untuk memperbaiki posisi partainya. Sebab, menurutnya Golkar saat ini cenderung menurun.

"Elite Golkar sadar posisi mereka sebagai partai nasionalis papan atas makin terancam dari pemilu ke pemilu. Golkar bukan hanya belum mampu menggeser PDIP dari posisi puncak. Posisi Golkar sudah terancam oleh Gerindra dan NasDem," katanya.

"Belajar dari pengalaman Golkar yang rutin mengalami goncangan kepemimpinan pusat sepanjang tahun 2014-2019. Akhirnya perolehan Golkar cenderung menurun. Ditambah lagi dari 5 partai baru 2019 lalu. Empat diantaranya nasionalis (Berkarya, Perindo, PSI, dan Garuda) yang akhirnya share suara Partai Golkar menurun lagi," tambah Rico.

Sebelumnya Bamsoet mengatakan hal ini dilakukan setelah dia bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Dia mengatakan pengunduran diri ini sebagai upaya menjaga kekompakan Golkar ke depan. Atas rekonsiliasi ini, dia mengatakan tak ada lagi kubu Bamsoet ataupun Airlangga.

Mundurnya Bamsoet lalu diikuti dengan Agun Gunandjar Sudarso dan Indra Bambang Utoyo. Mereka mundur karena mendukung rekonsiliasi antara Bamsoet dengan Airlangga. Kesepakatan tersebut disebut demi kebaikan Partai Golkar ke depan.

"Karena saya sepakat, kan kalo saya tetap maju artinya saya tidak mendukung kesepakatan sendiri. Oleh karena itu, saya menyatakan mundur dari bakal calon Ketum Golkar yang akan datang," kata Indra dalam jumpa pers di Resto Sate Senayan, Jl Pakubuwono VI, Jakarta, Selasa (3/12)

Stafsus Jokowi soal LHKPN: Segera Kami Lapor, Paling Lambat Januari 2020

 KPK mewajibkan staf khusus (Stafsus) Presiden dan Wakil Presiden untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Stafsus Presiden Jokowi pun menyambut baik dan menyatakan aka segera melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK.

"Merupakan kewajiban kami sebagai pejabat publik untuk melaporkan kekayaan kami. Dan akan kami laporkan paling lambat bulan Januari 2020," kata Stafsus bidang urusan Papua, Gracia Billy Mambrasar saat dihubungi, Selasa (3/12/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan Stafsus bidang disabilitas atau Jubir bidang sosial, Angkie Yudistia, dia mengatakan saat ini dirinya tengah menyiapkan rincian harta kekayaanya. Dia pun menyebut rencananya akan melaporkan hartanya di bulan ini.

"Kami sedang melengkapinya ya, setelah selesai segera akan kamu laporkan ke LHKPN dengan segera. Semoga bisa dan sangat di usahakan dalam bulan ini ya," kata Angkie melalui pesan singkat.

Sementara itu, Stafsus Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono mengungkapkan salah stau persyaratan bekerja dan mendapat akses menjadi Stafsus adalah menyetor LHKPN. Menurutnya, dalam waktu dekat ini seluruh Stafsus yang dulunya swasta akan segera menyetor LHKPN.

"nggak ada masalah kok, kita stafsus tanpa ada imbauan dari presiden kita tahu kok bahwa salah satu kewajiban kita adalah menyampaikan LHKPN. Itu kan menjadi persyaratan normatif dari Setkab (Selretariat Kabinet) ya, karena kami direkrut prosesnya melalui Setkab," ujar Dini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar