Petinggi Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) mendatangi KPK. Mereka akan memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
"Ada sejumlah komisioner MACC atau KPK Malaysia hari ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (5/11/2018).
"(Kedatangan itu untuk) perpanjangan MoU KPK dan MACC," imbuhnya.
Febri belum merinci MoU apa saja yang diperpanjang. Dia hanya mengatakan para komisioner MACC bertemu dengan pimpinan KPK.
"Bertemu dengan Pimpinan KPK dan tim," ucapnya.
Berikut perwakilan dari MACC yang hadir ke KPK:
Chief Commisioner - Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul
Deputy Chief Commisioner (Prevention) - Dato' Shamsun Baharin bin Mohd Jamil
Director of Policy, Planning and Research - Dato' Nor Azmi bin Karim
Director of Agency Integrity Management - Dato' Junipah Binti Wandi dan 5 officer lainnya.
KPK Bantu Polisi Tangkap Buron Kasus Korupsi Subsidi Penerbangan
KPK membantu Kepolisian menangkap tersangka kasus dugaan korupsi dana subsidi penerbangan pada pemerintah Kabupaten Talaud, M Rusli. Menurut KPK, Rusli buron sejak tahun 2014.
"Kamis sore pukul 17.50 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka oleh Satreskrim Polres Serang dengan koordinasi dan supervisi KPK. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh penyidik Polres Talaud sejak tahun 2012 dalam perkara penyalahgunaan dana subsidi penerbangan pada pemerintah Kabupaten Talaud tahun anggaran 2009 dan 2010," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (18/10/2018).
Nilai kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 1 miliar. Namun, penanganan perkara terkendala karena keberadaan tersangka tidak diketahui hingga diterbitkan daftar pencarian orang (DPO).
Febri mengatakan Rusli, yang disebut sebagai Direktur Utama PT Aero Support Internasional, masih bisa bepergian ke luar negeri meski telah masuk dalam DPO sejak 2014. KPK pun menyayangkan kejadian tersebut.
"Terkait dengan DPO yang sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2014, KPK menemukan informasi, meskipun tersangka telah DPO namun berdasarkan data perlintasan, yang bersangkutan diketahui sering bepergian ke luar negeri Malaysia, Filipina, Thailand dan negara-negara lain. Hal ini kami sayangkan karena seharusnya ada upaya menyeluruh dari instansi-instansi yang terkait agar tersangka yang DPO tidak lolos bepergian ke luar negeri," ucapnya.
Kini, Rusli telah diterbangkan ke Talaud untuk proses lebih lanjut. PT Aero Support Internasional sendiri merupakan mitra atau penerima subsidi penerbangan dari pemerintah kabupaten Talaud.
"Jumat, 19 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dari hasil kerja sama KPK melalui Unit Korsup Penindakan dengan Polda Banten dan Polres Serang, tersangka telah dibawa ke Talaud," pungkas Febri.
Geledah 12 Tempat Terkait Suap Meikarta, Ini yang Didapat KPK
KPK melakukan penggeledahan maraton terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Ada 12 tempat yang digeledah, di antaranya rumah CEO Lippo Group James Riady, rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan rumah pribadi Bupati Bekasi Nenang Hassanah Yasin.
Dari rangkaian penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang di antaranya dokumen perencanaan proyek Meikarta, dokumen perizinan Meikarta ke Pemkab Bekasi dan mata uang yuan. Namun, tidak ada rincian di mana barang-barang itu ditemukan.
"Yang disita dokumen perizinan Meikarta atau pihak Lippo ke Pemkab, dokumen perencanaan proyek Meikarta, kontrak-kontrak terkait Meikarta, barang bukti elektronik seperti komputer dan compact disk, mata uang rupiah dan yuan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/10/2018).
Febri meyakini sejumlah barang yang disita itu bisa membuka tabir 'permainan' dalam pengurusan izin proyek Meikarta. Bahkan, menurut Febri, dari barang-barang tersebut bisa ditelusuri di proses mana dugaan suap sudah terjadi.
"Secara keseluruhan, dari 12 lokasi yang digeledah secara simultan 2 hari kemarin, kami mendapatkan bukti-bukti yang semakin menguatkan penyidikan ini," terang Febri.
"Ya, tentu nanti KPK perlu lihat lebih menyeluruh kronologis proyeknya. Misal, apakah sejak awal sudah ada persoalan dengan ketentuan perizinan atau persoalan baru muncul ketika pengurusan IMB. Ini penting untuk melihat secara persis underline transaksi dugaan suapnya," sambungnya.
Penggeledahan maraton terkait dugaan suap perizinan Meikarta digelar sejak Rabu (17/10) hingga Kamis (18/10). Dari keterangan Febri, hanya lokasi penemuan mata uang yuan yang dijelaskan. Yuan tersebut ditemukan di rumah Bupati Bekasi Neneng Hassananh Yasin.
"Di rumah Bupati Bekasi, KPK menemukan uang rupiah dan yuan dalam jumlah lebih dari 100 juta," ujar Febri di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/10).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar